PEMANFAATAN ICT PADA INDUSTRI

PEMANFAATAN ICT PADA INDUSTRI : Sebuah alat yang tepat untuk memperbaiki birokrasi  di Republik Indonesia

1.      ABSTRAK

            Pada era teknologi informasi saat ini perkembangan teknologi sudah merupakan hal yang wajar dimana perkembangan teknologi yang pesat sudah mempengaruhi aspek kehidupan kita secara umum. Salah satu aspek penting yang menunjung perkembangan teknologi pada saat ini adalah aspek kemudahan dan “kecepatan”. Fakta yang sedang terjadi pada negeri kita tentang pelayanan publik pada masyarakat itu sangatlah lelet atau lamban dan pelayanan publik itu akan menjadi cepat dan gampang untuk kalangan –kalangan orang tertentu.

            Pemerintah Indonesia sebenarnya bisa melakukan suatu perubahan yaitu dengan memperbagus masalah akan pelayan publik dengan salah satu cara yaitu memenfaatkan teknologi jaringan internet dimana seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan teknologi jaringan internet ini.

2.      TUJUAN

Artikel ini merupakan studi yang bersifat exploratif. Fokusnya adalah pada ICT dengan focus E-Government. Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pentingnya dan pengaruh ICT terhadap bidang pemerintahan.

2.0   Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif

Setiap manusia berhak mendapatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif. Apa itu Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif ? , Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif  mempunyai arti secara kasar yaitu Pelayanan yang diberikan oleh Instansi pemerintah secara cepat, benar dan tidak memakan waktu yang lama atau diproses secara tidak prosedurial. Semua Warga Indonesia pasti akan  berurusan dengan instansi pemerintah seperti dalam hal keperluan administrasi. Seperti hal :

o   Pembuatan KTP(Kartu Tanda Penduduk)

o   Pembuatan SIM(Surat Izin MEngemudi)

o   Pembuatan Paspor

o   Layanan Kesehatan

o   Pembuatan IMB(Izin Mendirikan Bagunan)

Contoh-contoh diatas boleh dikatakan sebagai pelayan publik dasar yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada publik tetapi fakta yang terjadi pada saat ini adalah hal-hal tersebut menjadi sesuatu hal yang tidak mudah didapat dimana menjadi sebuah beban bagi kalangan masyarakat tertentu dikarenakan adanya pungutan biaya yang lebih yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bersangkutan sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan publik yang mendasar itu.

 Faktor utama yang menjadi penghambat dalam mengwujudkan pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari dua sudut, yaitu

o   Birokrasi

o   Standar Pelayanan Publik

Kita sudah tahu kalau birokrasi permerintahan itu sangatlah besar dimana yang menyebabkan proses yang terjadi lama atau berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan memungkinkan untuk memakan biaya yang sangat tinggi. Fakta yang terjadi pada kehidupan kita sekarang dan juga hal-hal yang sering kita temui di berita-berita telivisi sudah mencerminkan betapa kurangnya Standar Pelayan Publik pemerintahan kita sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan.

Seharusnya kita sebagai warga negara di negara berkembang yang mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan publik menerima pelayanan yang efektif dan komunikatif seperti yang diterapkan dinegera-negara maju lainnya.

2.1    E-Government

E-Government adalah adanya penggunaan teknologi informasi, Information Communication Technology dalam menjalankan kepemerintahan dan penyebaran informasi secara transparan ke publik. Konsep E-Government diterapkan dengan tujuan bahwa diharapkan hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnisnya sekalipun sehingga dapat berlangsung secae efisien,edekti dan ekonomis.

E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain:

o   Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di ezaman sekarang, fungsi penyedia sumber informasi dapat menjadi penentu keberhasilan.

o   E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.

E-Government juga membawakan manfaat :

o   Pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan adanya pemyediaan informasi yang bersiifa 24/7 yang dapat diakses dari mana saja.

o   Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum dengan adanya transparansi yang terjadi.

o   Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien contoh : penggunaan video conferencing dalam diskusi antara pimpinan daerah sehingga dapat menghemat biaya yang tidak diperlukan dan juga sangat efektif dan efisien.

2.2    Kesiapan InfraStruktur dan Sumber Daya Manusia

Masalah yang dihadapi dalam penerapan E-Government adalah masalah resistensi dimana resisten atau bersikeras untuk melakukan perubahan, menolak akan perubahan itu.

kumorotomo(2008) merangkum 3 aspek besar permasalahan dalam penerapan E-Government, yaitu :

2.2.1        Aspek Budaya

o   Resistensi yang terjadi pada masyarakat dan aparat-aparat pemerintah terhadap E-Government.

o   Kurangnya kesadaran akan manfaat yang akan didapatkan dari                          E-Government.

o   Adanya budaya buruk yaitu budaya pelit dimana yang artikan sebagai ketidak relaan dalam berbagi data dan informasi, agar terintegrasi secara nasional diseluruh lembaga penyedia layanan publik.

2.2.2        Aspek Kepemimpinan

o   Adanya konflik kepentingan ditingkah pemerintah pusat dan daerah.

o   Adanya unsur KKN dalam kepemimpina kepemerintahan.

o   Anggran yang belum teralokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang memanfaatkan E-Government.

2.2.3        Aspek Infrastruktur

o   Adanya masalah ketidakrataan dalam penyebaran infrastruktur Information and Communication Technology , yang dikarenakan Geografis wilayah Indonesia.

o   Teknologi dan jaringan yang memadai dan mendukung hanya dapat  ditemukan di kota-kota besar.

o   Tenaga kerja atau Sumber daya Manusia sulit ditemukan atau hanya ditemukan di kota-kota besar.

3.      KESIMPULAN

Menurut saya, sekarang sudah saatnya mengimplementasikan pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemudahan dalam pengurusan administrsi yang mudah.

            Saya setuju dengan pendapat (Trilestari,2004) pelayanan yang berkualitas tidak hanya untuk lembaya penyelenggara jasa komersial(Swasta), tetapi juga sudah merembes ke lembaga-lembaga pemerintahan yang selama ini resisten terhadap tuntutan akan kualitas pelayanan publik. Dapat kita lihat bahwa bagi perusahan swasta pelanggan adalah Stakeholder yang paling penting karena tanpa pelanggan makan perusahaan itu pasti akan hancur sehingga untuk mendapatkan pelanggan bagi perusahaan swasta, perusahan memberikan nilai plus yaitu dengan memberikan pelayanan yang bagus, good quality services.

Kenapa tidak di berlakukan di pemerintahan(E-Government) ?

4.      REFERENSI

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet.

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. 2008. Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Buletin Konstelasi edisi ke-11, Maret 2008. Diterbitkan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.

Trilestari, Endang Wirjatmi. 2004. Keikutsertaan Masyarakat dalam Membangun Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 1 tahun 2004. STIA LAN, Bandung.

            http://en.wikipedia.org/wiki/E-Government